KPID Sulsel Melakukan Diskusi Dengan Lembaga Penyiaran Terkait Penyiaran Dimasa Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018

146
Komisioner KPID Sulsel bersama Lembaga Penyiaran di ruang rapat KPID Sulsel ( Foto: Dokumen kpid-sulsel.go.id)

kpid-sulsel.go.id— Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan mengundang  Lembaga Penyiaran untuk melakukan diskusi dengan tema “Penyiaran Dimasa Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018” pada tanggal 1 Maret 2018 yang berlangsung di Ruang Rapat KPID Sulsel jalan Botolempangan No.48 Lt.2 Makassar.

Diskusi tersebut dibuka oleh Matewakkan, S.IP., M.Si selaku Ketua Komisioner Sulsel. Beberapa Hal yang menjadi fokus dalam diskusi ini diantaranya, setiap lembaga penyiaran yang mengiklankan paslon harus berimbang dan netral, tidak memihak pada salah satu paslon.

“Intinya, dalam konteks penyiaran pilkada setiap Lembaga Penyiaran harus adil dan berimbang” ujar Matewakkan, S.IP., M.Si selaku Ketua KPID Sulsel.

Sementara itu Arie Andyka, S.H  selaku Komisioner menambahkan “tugas dan kewenangan KPID Sulsel berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah mengawasi setiap isi siaran dari Lembaga Penyiaran. Oleh karena itu setiap pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan Pemilukada Tahun 2018 akan dilaporkan ke gugus tugas KPID, KPU, dan Bawaslu Sulawesi Selatan”.

Adapun masukan dari Herwanita, S.Sos.,M.Kom selaku Komisioner “Terkait iklan kampanye, jumlah, materi, durasi, dan jadwal itu semua diatur oleh KPU. Di PKPU prinsipnya adalah adil dan berimbang, terkait dengan keadilan dan berimbang akan digodok dengan KPID Sulsel”

Dengan diadakannya diskusi tersebut diharapkan Lembaga Penyiaran bisa mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh KPID, KPU, dan Bawaslu Sulawesi Selatan serta bisa menjadi Lembaga Penyiaran yang Berimbang dan Netral.