Terdapat 2.673 Ijin Operasi Penyiaran Dalam Catatan Menkominfo

381
Seminar Harsiarnas ke-85 Di Kota Palu. Senin, 2 April 2018

kpid-sulsel.go.id, Palu – Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika hadir sebagai narabumber di Peringatan Harsiarnas ke-85 yang diselenggarakan di Kota Palu.

Rudiantara mengatakan industri penyiaran sekarang sedang menuju ke arah digital, dan potensinya luar biasa besar. Menurut catatan Menkominfo, terdapat 2.673 ijin yang sudah beroperasi.

“Sekitar 1.100 adalah izin siaran televisi, dan sekitar 1.600 izin radio, termasuk LPP dan LPK. Pemerintah sekarang ini memberlakukan moratorium izin baru, karena kita peduli dengan keberlangsungan industri penyiaran yang sudah ada. Pemerintah bertugas untuk membina supaya industrinya dapat berkelanjutan” ujar Rudiantara selaku Menkominfo.

Rudi pun menambahkan “nilainya sekitar 39,9 miliar US$ atau sekitar Rp500 triliun dalam 7 tahun ke depan. Selain itu akan terbuka lapangan pekerjaan baru, peningkatan pajak dari industri penyiaran digital. Ada kurang lebih 230 ribu lapangan kerja baru dari industri penyiaran digital ini”

Selain Rudiantara, Harsiarnas dihadiri juga oleh pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie. Jimly mengatakan, UU Penyiaran No 32 tahun 2002 itu lahir dengan penuh kontroversi.

“Ini adalah salah satu UU yang tidak diteken oleh Presiden pada waktu itu. Kenapa tidak diteken, sumber masalahnya ada pada ketidaksukaan industri penyiaran terhadap UU ini. UU itu memiliki kelemahan, di mana fungsi regulator yang seharusnya diemban oleh KPI, menjadi lemah,” ujar Pakar Hukum Tata Negara.

Jimly menambahkan, KPPU diperlukan oleh negara untuk mengendalikan bisnis pasar bebas dikarenakan sekarang terdapat tiga pasar bebas yang sudah mendunia. Pertama bisnis pasar, Kedua politik pasar bebas dan ketiga adalah  media pasar bebas.

“Pada point ketiga Komisi Penyiaran Indonesia harus bisa mengendalikan media pasar bebas” katanya.

Asril Tanjung selaku Anggota DPR memperkuat pendapat tersebut “Di negara demokratis manapun, media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. Media penyiaran memiliki regulasi ketat dibandingkan media cetak. Namun regulasi tersebut juga diharapkan bersifat demokratis bagi setiap pemangku kepentingan,” tegasnya.

Ketua KPI Yuliandree Darwis menjelaskan bahwa perubahan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi, yang telah mengubah cara kehidupan berbangsa. Di sisi lain, ujaran kebencian, siaran yang berorientasi rating menjadi dewa, juga masih menjadi pekerjaan rumah penyiaran kita.

“Kita tidak bisa menyalahkan industri. Juga tidak bisa saling menyalahkan, tetapi kita harus mencari solusi bersama,” papar Yuliandree.