Menanti Kebangkitan Media Penyiaran Lokal di Era Normal Baru

51
komisioner kpid
(Hasrul Hasan)Komisioner KPID SULSEL

Momen pilkada pada masa kenormalan baru, menjadi momen berharga bagi penyiaran lokal untuk bangkit kembali setelah beberapa bulan bertahan menghadapi dampak pandemi corona. Sehinggayang khawatir akan media penyiarannya akan ditutup karena tak mampu bertahan di tengah pandemi covid tidak terjadi.

Oleh: Muhammad Hasrul Hasan
Komisioner KPID Sulawesi Selatan

SUATU sore pada bulan April 2020 lalu, tiba-tiba saya terkejut menerima balasan pesan whatsApp di telepon genggam saya.

Seorang yang pimpinan media penyiaran lokal yang tidak diragukan kemampuannya dalam mengelola perusahaan, membalas pesan WA saya.

Sebelumnya, saya mengirimi pesan terkait edaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan terkait edaran sosialisasi dan edukasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Sulsel melalui media penyiaran.

Balasan yang sungguh diluar dugaan saya. Dalam pesannya beliau mengatakan “Kami sudah jalankan semua poin surat dari KPID.

Saat ini sementara merumahkan sebagian karyawan karena tak mampu menutupi biaya operasional”.

Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020. Ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga asal Jepang.

Virus Corona menyebar begitu cepat hingga ke Sulawesi Selatan. Semua bidang usaha pun terkena dampak, termasuk media penyiaran.

Karena berbarengan dengan naiknya dollar hingga hilangnya iklan komersial di media penyiaran di televisi, maupun radio lokal di Sulawesi Selatan.

Dari pantauan alat monitoring KPID Sulawesi Selatan, media penyiaran khususnya televisi langsung mengubah pola siaran.

Bahkan mengurangi jam tayangnya untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

Saat bulan suci Ramadhan di masa pandemi yang harusnya menjadi bulan panen iklan media penyiaran pun juga sepi.

Media penyiaran kehilangan momen tahunan untuk meraup penghasilan melalui iklan.

Harapan industri penyiaran melambung tinggi delapan belas tahun lalu, saat Undang Undang Penyiaran lahir di tahun 2002 silam.

Industri penyiaran Indonesia khususnya penyiaran lokal untuk berkembang pesat.

Namun, sayangnya harapan publik menikmati kondisi yang selaras dengan tujuan undang-undang penyiaran No.32 tahun 2002 tidak sesuai dengan harapan.

Keberadaan televisi dan radio lokal di daerah yang satu per satu tumbang dan beberapa diantaranya tergadaikan, persoalannya klasik semuanya terkendala di finansial dan sulitnya bersaing dengan lembaga penyiaran yang berkantor pusat di Jakarta.

Selain itu, cara pandang masyarakat terhadap penyiaran lokal yang dinilai kurang merasa memiliki. Padahal semestinya mereka harus berbangga dengan lahirnya lembaga penyiaran lokal di daerah yang isi siaran dan pemiliknya orang lokal.

Sulitnya mendapatkan pengiklan menjadi persoalan sendiri lembaga penyiaran lokal, terlebih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan pengusaha swasta dalam memberdayakan media penyiaran lokal dalam sosialisasi, maupun memasarkan produk mereka.

Keadaan karena paradigma pengiklan yang menghitung cakupan penonton maupun pendengar dari media tersebut.

Karena wilayah layanan berskala lokal sementara penyiaran yang bersiaran jaringan memiliki wilayah jangkaun yang luas.

Media penyiaran khususnya televisi lokal merupakan bisnis yang padat modal, padat karya dan memiliki sumber daya manusia yang banyak.

Semakin banyak karyawan, semakin banyak pula pengeluaran.

Sebab itu keberadaan media penyiaran lokal perlu dibela, agar media penyiaran lokal bisa tumbuh dan melestarikan program program kedaerahan.

Normal baru seharusnya menjadi titik star media penyiaran lokal, untuk kembali bangkit.

Pada tahun 2020 momen pilkada langsung menjadi momen penting media penyiaran untuk meraup keuntungan pasca terkena dampak covid-19 di awal tahun 2020.

Tahapan pilkada sudah dimulai sejak 15 Juni lalu, tantangan yang dihadapi peyelenggara pemilu dan peserta pemilu adalah sampainya informasi yang cepat, serentak dan menyeluruh kepada pemilih dengan menggunakan protokol covid.

Pilkada di era normal baru, media penyiaran menjadi salah satu pilihan untuk melakukan sosialisasi secara massif dan bisa dipertanggung jawabkan kebenaran informasinya.

Karena dengan menggunakan strategi lama untuk sosialisasi tatap muka adalah hal yang mustahil dilakukan di masa kenormalan baru.

Pada kenormalan baru seperti saat ini, protokol pelaksanaan sosialisasi pilkada harus dirancang oleh penyelenggara pemilu dalam bentuk peraturan KPU.

Begitu pun Peraturan Bawaslu serta Peraturan KPI sebagai bagian dari tim gugus tugas pemilu, untuk memberi ruang yang besar bagi media khsususnya media penyiaran lokal untuk turut serta mendukung sosialisasi, baik penyelenggara maupun para calon peserta pilkada.

Momen pilkada pada masa kenormalan baru, menjadi momen berharga bagi penyiaran lokal untuk bangkit kembali setelah beberapa bulan bertahan menghadapi dampak pandemi corona.

Sehingga apa yang dikhawatirkan senior saya dalam lanjutan pesan whatsapnya yang khawatir akan media penyiarannya yang akan ditutup karena tak mampu bertahan, di tengah pandemi covid tidak terjadi.

Peraturan maupun petunjuk teknis tahapan pilkada normal barul diharapkan tidak membelenggu kreatifitas media penyiaran lokal.justru sebalilknya harus menjadi stimulus bergairahnya industri penyiaran lokal.

Di KPID Sulawesi Selatan yang memiliki izin penyelenggaran penyiaran tercatat 51 radio lembaga penyiaran swasta, 9 radio lembaga penyiaran publik lokal, 3 televisi lembaga penyiaaran publik lokal dan 5 televisi swasta lokal.

Selain itu ada 29 lembaga penyiaran berbayar melalui kabel yang tersebar di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. (*)