Komisi A DPRD Sulsel dan KPID Sulsel menerima kunjungan Komisi 1 DPRD Kaltim, Bahas Perda Penyiaran

282
Komisi A DPRD Prov Sulsel bersama KPID Sulsel dan Diskominfo Sulsel menerima kunjngan kerja dari Komisi 1 DPRD Kaltim dan KPID Kaltim.
Komisi A DPRD Prov Sulsel bersama KPID Sulsel dan Diskominfo Sulsel menerima kunjngan kerja dari Komisi 1 DPRD Kaltim dan KPID Kaltim.

Makassar – Komisi A DPRD Sulawesi Selatan dan Kpid Sulsel Terima Kunjungan Kerja dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur dalam rangka Pembahasan Perda Penyiaran dan Kelembagaan KPID, Kamis (17/06/2021).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh ketua Komisi A DPRD Sulsel Ir. Selle KS Dalle meyambut baik tamu dari DPRD Kalimantan Timur untuk membahas Untuk Membahas Perda penyiaran.

Dalam Pertemuan tersebut turut Hadir Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Timur, H. Jahidin dan Anggota, Sekdis Diskominfo Sulsel, Ir. Lubis, Ketua Beserta Komisioner KPID Sulawesi Selatan dan Ketua KPID Kaltim.

” Untuk Perda Penyiaran di sulawesi selatan sudah ada dan beberapa tahun lalu komisi A bersama pemerintah dan kpid sulsel berinisiatif langsung menbuat perda karena ini demi kepentingan publik, karena sektor penyiaran sangat penting apalagi kami sebagai wakil rakyat sangat menekankan agar masyarakat bisa mendapatkan konten dan informasi yang beredukasi dan bermanfaat ” Ungkap Ir. Selle

Dalam Agenda Pembahasan Tentang Perda Penyiaran Tersebut Ketua KPID Sulsel Beranggapan ” Perda Penyiaran sudah ada dan kami sangat mengindahkan perda tersebut, kami tidak ingin frekuensi yang seharusnya untuk kepentingan publik hanya dinikmati segelintir Orang “.

KPID Kaltim telah melakukan kunjungan untuk membahas terkait perda penyiaran, dan menjelaskan dikaltim itu yg sangat terjadi kekacauan sektor LBP karena persaingan usaha sampai mereka saling memustuskan kabel. Maka dari itu kami ingin mempercepat perda penyiaran di kaltim, dan Komisi A DPRD Sulsel sangat mendukung akan hal tersebut.

“Untuk setiap pelanggaran yang terjadi seperti contoh pemutusan kabel antar TV kabel itu masuk rana pidana, jadi sebaiknya polisi yang dapat menindak.
Alangkah bagusnya KPID melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk masalah tersbut. Tutup Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim.