KPI Minta Pemda Bantu Sosialisasikan ASO

198

Jakarta — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), baik ditingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten, untuk bersinergi dan melakukan sosialisasi berkelanjutan ke masyarakat terkait pelaksanaan analog switch off (ASO) atau perpindahan siaran dari TV analog ke siaran TV digital yang tahap awal akan dimulai pekan ini, 30 April 2022.

Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Mohamad Reza, saat menerima kunjungan dari Dinas Infokom Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di Kantor KPI Pusat, Senin (25/4/2022).

Menurut Reza, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan  migrasi siaran ini. Pasalnya, peranan Pemda mampu menjembatani kebutuhan informasi masyarakat soal ASO. “Karenanya, perlu ada sinergitas berbagai elemen di daerah sekaligus sosialisasi yang gencar sebelum hari H nanti,” katanya.

Pada 30 April 2022 nanti, terdapat 56 daerah yang masuk dalam tahap pertama ASO. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk wilayah layanan satu, termasuk dalam tahap awal pelaksanaan migrasi ini. Meskipun Kabupaten Mangggarai Barat khususnya Kota Labuan Bajo tidak masuk dalam wilayah 1, hal ini tetap harus dipersiapkan secara seksama dan cepat.

Reza mengatakan, salah satu komponen yang perlu dipersiapkan menyambut migrasi siaran ini adalah infrastruktur seperti penyediaan sumber daya energi dan pemancar. Karenanya, Pemda setiap daerah harus memastikan wilayahnya sudah tersedia infrasruktur pendukung tersebut.

Selain itu, Reza menyoroti posisi Labuan Bajo yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata premium di Indonesia. Menurut dia, posisi ini mesti didukung dengan ketersediaan informasi yang lengkap untuk mendukung pengembangan wisatanya. “Masyarakat di sini membutuhkan informasi dan siaran untuk dikonsumsi untuk mengembangkan diri dan daerahnya. Negara juga harus hadir agar masyarakat dapat menikmati siaran digital tersebut,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Reza menyampaikan jumlah lembaga penyiaran di NTT berdasarkan data yang ada di KPI. Menurutnya, terdapat 15 TV swasta dan 2 LPPL yang ada di provinsi tersebut. Karenanya, Nanti apakah MUX TVRI terisi dengan siaran apa saja, saya belum tahu.

“Saya minta teman-teman Pemda untuk koordinasi dan bisa duduk bareng bersama KPID, Balmon dan TVRI sebagai penyelenggara MUX untuk memastikannya. Kami juga sudah melakukan cek untuk ASO tahap satu, Labuan Bajo tidak masuk sebagai daerah yang terdampak. Akan tetapi setelah kami tanya ke TVRI, di Labuan Bajo ada satu pemancar TVRI yang sudah bersiaran full digital. Jadi harusnya masyarakat tinggal melengkapi dengan set top box jangan lupa antenanya pake antena UHF,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Infokom Kab. Manggarai Barat, Paulus Setahu, mengatakan masyarakat di wilayahnya khususnya Kota Labuan Bajo antusias menyambut peralihan siaran dari TV analog ke siaran TV digital. Namun begitu, informasi soal ini belum begitu banyak diketahui masyarakat di sana. Karenanya, dia berharap sosialisasi yang intensif dapat dilakukan.

Pada kesempatan itu, Paulus mengungkap kebiasaan menonton masyarakat di wilayah Manggarai Barat. “Di tempat kami, masyarakat terbiasa nonton TV pakai parabol (parabola, red) dan harganya itu tidak murah. Jadi, adanya siaran TV digital masyarakat akan bisa menikmati siaran TV secara gratis,” tandas Paulus. ***